<![CDATA[Rendahnya rasio pajak (tax ratio) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto mendorong pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), salah satunya berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% guna memperkuat daya saing investasi di kawasan ASEAN. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan penurunan tarif PPh Badan beserta insentif pajak lainnya, seperti tax holiday dan pembebasan pajak impor, terhadap peningkatan investasi domestik maupun Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif, dengan data sekunder yang bersumber dari jurnal akademik, laporan kebijakan pemerintah, dan publikasi lembaga internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh Badan berkontribusi positif terhadap iklim investasi dengan menurunkan biaya modal dan meningkatkan profitabilitas bersih perusahaan, namun perannya bersifat sebagai faktor pendorong (necessary condition), bukan faktor penentu tunggal (sufficient condition). Efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor non-pajak seperti kualitas infrastruktur, indeks persepsi korupsi, kemudahan berbisnis, dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, daya saing tarif pajak Indonesia di kawasan ASEAN masih relatif tertinggal dibandingkan negara tetangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penurunan tarif PPh Badan perlu diiringi dengan reformasi struktural non-pajak serta pengawasan dan evaluasi berkala agar mampu mendorong investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.]]>
