<![CDATA[ABSTRAKTesis ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Penal Terhadap Sertifikat Ganda Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN RI NO. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesian Kasus Pertanahan (Studi Di Kabupaten Kubu Raya). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Kedudukan mediasi penal terhadap penyelesian sengketa tanah dalam pemeliharaan data pertanahan dan pendaftaran tanah dalam rangka kepastian hukum oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, Penyelesaian melalui jalur mediasi dapat ditempuh apabila para pihak sepakat melakukan perundingan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak. Jika salah satu pihak saja menolak, maka penyelesaiannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Teknisnya, mediasi dilakukan paling lama 30 hari dimana untuk mediatornya berasal dari kementerian, Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan. Dalam hal mediasi ditemukan kesepakatan, maka selanjutnya dibuat perjanjian perdamaian berdasarkan berita acara mediasi yang mengikat para pihak. Setelah itu, perjanjian perdamaian itu didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat untuk memperolah kekuatan hukum mengikat.Kata Kunci Sengketa, Mediasi Penal, Sertifikat Ganda AbstractThis thesis discusses the Settlement of Land Disputes through Penalty Mediation of Double Certificates Based on the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the Republic of Indonesia National Land Agency NO. 11 of 2016 concerning Land Case Settlement (Study in Kubu Raya District). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it can be concluded that the position of reasoning mediation on land dispute resolution in the maintenance of land and land registration data in the context of legal certainty by the Land Office of Kubu Raya Regency, Settlement through mediation can be taken if the parties agree to negotiate with the principle of consensus for the good of all parties. If only one party refuses, then the settlement is settled in accordance with the provisions of the law. Technically, mediation is carried out for a maximum of 30 days where the mediator is from the ministry, the BPN Regional Office or the Land Office. In the event that a mediation is found an agreement, then a peace agreement is made based on the mediation minutes which bind the parties. After that, the peace agreement was registered with the Registrar of the local District Court to obtain binding legal force.Keyword : Dispute, Penal Mediation, Double Certificate]]>
