<![CDATA[ABSTRAKTesis ini membahas tentang legalitas Bidang Hukum Polda Kalimantan Barat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam prakteknya, pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Polda melalui Sub Bidang Bantuan Hukum (Subidbankum) Polda terhadap anggota Kepolisian yang melakukan atau terlibat dalam suatu tindak pidana di luar kepentingan tugas atau secara pribadi menimbulkan penolakan. Penolakan tersebut menyangkut legalitas Penasihat Hukum dari Bidang Hukum Polda yang beracara di peradilan umum dan umumnya penolakan itu berasal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara di persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dan untuk analisisnya menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab legalitas Bidang Hukum Polda ditolak dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dikarenakan: adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menentukan bahwa: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negaraâ€, dan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 50 jutaâ€, serta pemakaian toga oleh Penasihat Hukum dari Bidang Hukum Polda. Upaya dalam pemberian bantuan hukum oleh Bidang Hukum Polda terhadap terdakwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana agar tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan menerapkan asas Lex Specialis Derogat Legi Lex Generalis dan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori. Selain itu, perlu dilakukan juga persamaan persepsi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim dalam menerima legalitas Penasihat Hukum dari Bidang Hukum Polda dalam proses persidangan tanpa harus mempermasalahkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  Kata Kunci: Legalitas, Bidang Hukum Polda, Bantuan Hukum. ABSTRACTThis thesis discusses the legality of the West Kalimantan Provincial Police Legal Division in providing legal assistance to defendant members of the Police who conduct criminal offenses in view of Law Number 18 Year 2003 on Advocates. In practice, the provision of legal assistance by the Police Division through the Sub Division of Legal Aid of the Police against members of the Police who engage or engage in a crime beyond the duty or personally cause rejection. The rejection concerns the legality of the Legal Counsel of Provincial Police Law Division in public courts and generally the rejection comes from the Prosecutor and the Panel of Judges who examines cases in court. The research method used is the method of sociological juridical approach and for the analysis using qualitative research methods. Based on the result of the research and the discussion, it can be concluded that the legal reasons of the Police Division are rejected in providing legal assistance to the defendant of the Police who committed the crime because of the provision of Article 3 Paragraph (1) Sub-Paragraph c of Law Number 18 Year 2003, which stipulates that: "To be eligible to become an Advocate must comply with the requirements of non-status as a civil servant or state official", and the provision of Article 31 of Law Number 18 Year 2003, which states that: "any person who deliberately performs the profession of the Advocate and acting as if an Advocate, but not an Advocate, shall be liable to a maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of IDR. 50 million ", as well as the use of a toga by the Legal Counsel of the Police Legal Division. Efforts in providing legal assistance by the Police Division to the defendants of the Police members who commit crimes so as not to conflict with the provisions of Law No. 18 of 2003 on Advocates by applying Lex Specialis principle Derogat Legi Lex Generalis and Lex Posterior Derogat Legi Priori principle. In addition, there should also be similar perceptions of the Public Prosecutor and the Judge in accepting Legal Advisers from the Legal Sector of the Regional Police in the trial process without having to question the provisions of Law No. 18 of 2003 on Advocates.  Keywords: Legality, Legal Police Division, Legal Aid.]]>
