Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indo Green Journal Indo Green Journal
Tita Yulia Safitri
Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Atas Kerugian Materiil dan Immateril terhadap Produk Cacat Biji Plastik dalam Industri Manufaktur di Indonesia Tita Yulia Safitri; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.960

Abstract

Produk cacat dalam industri manufaktur dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak yang menggunakannya serta menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian materiil dan immateriil akibat produk cacat biji plastik serta menganalisis penerapannya dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan dalam pembuktian kesalahan korporasi, penentuan pihak yang bertanggung jawab, penyebab cacat produk, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian. Perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan produk, pengendalian mutu, kepatuhan terhadap standar, dokumentasi produksi, dan penegakan hukum yang konsisten.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Kerugian Materiil dan Immateril terhadap Produk Cacat Biji Plastik dalam Industri Manufaktur di Indonesia Tita Yulia Safitri; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.960

Abstract

Produk cacat dalam industri manufaktur dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak yang menggunakannya serta menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian materiil dan immateriil akibat produk cacat biji plastik serta menganalisis penerapannya dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan dalam pembuktian kesalahan korporasi, penentuan pihak yang bertanggung jawab, penyebab cacat produk, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian. Perlindungan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan produk, pengendalian mutu, kepatuhan terhadap standar, dokumentasi produksi, dan penegakan hukum yang konsisten.
Co-Authors Arista Candra Irawati