Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani kenakalan remaja yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Semarang serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian dalam penanganan remaja yang berhadapan dengan hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk menentukan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan karakteristik anak, kepentingan korban, ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pendekatan restorative justice. Pelaksanaan diskresi tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dilakukan secara proporsional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang memengaruhi pelaksanaan diskresi meliputi pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum, kondisi dan karakteristik anak, sikap korban dan keluarga, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, karakteristik tindak pidana, ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga. Optimalisasi diskresi diperlukan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang memberikan perlindungan terhadap anak, pemulihan bagi korban, dan reintegrasi sosial.