<![CDATA[This study critically analyzes the regulatory and institutional frameworks that govern the issuance and enforcement of financial fatwas in Indonesia's Islamic finance industry. The study focuses on the central role of the DSN-MUI, which provides religious legitimacy and technical guidance on Sharia compliance for Islamic Financial Institutions. Drawing on doctrinal legal analysis of legal, institutional, and regulatory documents, this study identifies a complex regulatory framework governing the DSN-MUI. These findings show that although DSN-MUI operates as a quasi-autonomous civil society body, DSN-MUI remains closely related to and influenced by state institutions. This relationship allows government authorities to selectively transform DSN-MUI fatwas—initially consultative and non-binding—into legally enforceable regulations. Although this mechanism allows the state to leverage DSN-MUI's religious legitimacy, it also raises concerns about institutional autonomy and potential political intervention. The study argues that this institutional ambiguity is a significant systemic weakness that could jeopardize the long-term independence of DSN-MUI and the integrity of Indonesia's Sharia compliance framework. This article concludes by recommending structural and legislative reforms to clarify DSN-MUI's mandate and strengthen the resilience of Indonesia's Sharia governance system. Abstrak Studi ini secara kritis menganalisis kerangka peraturan dan kelembagaan yang mengatur penerbitan dan penegakan fatwa keuangan di industri keuangan syariah Indonesia. Studi ini berfokus pada peran sentral DSN-MUI, yang memberikan legitimasi agama dan bimbingan teknis tentang kepatuhan Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam. Dengan menggunakan analisis hukum doktrinal terhadap dokumen hukum, kelembagaan, dan regulasi, penelitian ini mengidentifikasi kerangka regulasi yang kompleks yang mengatur DSN-MUI. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun DSN-MUI beroperasi sebagai badan masyarakat sipil kuasi-otonom, DSN-MUI tetap terkait erat dan dipengaruhi oleh lembaga negara. Hubungan ini memungkinkan otoritas pemerintah untuk secara selektif mengubah fatwa DSN-MUI—awalnya konsultatif dan tidak mengikat—menjadi peraturan yang dapat ditegakkan secara hukum. Meskipun mekanisme ini memungkinkan negara untuk memanfaatkan legitimasi agama DSN-MUI, mekanisme ini secara bersamaan menimbulkan kekhawatiran mengenai otonomi kelembagaan dan potensi intervensi politik. Studi ini berpendapat bahwa ambiguitas kelembagaan semacam itu merupakan kelemahan sistemik yang signifikan yang dapat membahayakan independensi jangka panjang DSN-MUI dan integritas kerangka kerja kepatuhan Syariah Indonesia. Pasal ini diakhiri dengan merekomendasikan reformasi struktural dan legislatif untuk memperjelas mandat DSN-MUI dan memperkuat ketahanan sistem tata kelola Syariah Indonesia.]]>
