<![CDATA[Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) terus meningkat sejak 2015 dan menjadi tantangan bagi demokrasi lokal. Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik dari 20% kursi atau 25% suara sah menjadi 6,5%–10% suara sah menurut jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap adanya calon tunggal pada Pilkada serentak 2024. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan pengurus PDI Perjuangan dan Partai Golkar di Jawa Tengah, sedangkan data sekunder berupa peraturan, putusan, data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan literatur. Data dianalisis secara kualitatif dengan Teori Keadilan John Rawls. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah daerah dengan calon tunggal turun dari 43 menjadi 37 (sekitar 14%). Dari enam daerah yang mendapat tambahan pasangan calon, lima di antaranya memenuhi syarat dengan perolehan suara pengusung di bawah 20%, sehingga putusan membuka kesempatan pencalonan yang lebih setara bagi partai kecil. Dampaknya belum optimal karena putusan terbit sekitar tiga bulan sebelum pemungutan suara dan partai tetap menempuh strategi koalisi besar yang telah disiapkan. Penurunan ambang batas perlu dibarengi penguatan kaderisasi partai dan perubahan aturan pemilu jauh sebelum tahapan dimulai.]]>
