Leni, Nurkhasanah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK LOKAL DI JAWA TIMUR MENURUT R. ZUHRO, DKK. Leni, Nurkhasanah
JURNAL TAPIS Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v8i1.1542

Abstract

  Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh R. Zuhro dkk. suksesi kepemimpinan lokal di Jawa Timur secara umum positif dan relatif demokratis. Tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor agama, afiliasi politik, etnis dan jenis kelamin. Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Selain nilai-nilai positif dalam konteks demokrasi lokal, Pilkades di Tulung Agung juga berpotensi menciderai demokrasi. Pertama, muculnya calon tunggal. Kedua, maraknya isu money politics. Meskipun sulit dibuktikan, pemilihan kepala desa di Jawa, termasuk di Jawa Timur, sejak masa dulu hingga era reformasi saat ini tidak bisa meniadakan Praktik money politics, yang berpotensi dapat menciderai demokrasi. Beberapa perilaku yang berpotensi menciderai demokrasi di masa yang akan datang dapat diminimalisasi melalui pendidikan politik secara terus-menerus sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.  
KETERLIBATAN MILITER DALAM KANCAH POLITIK DI INDONESIA Leni, Nurkhasanah
JURNAL TAPIS Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v9i1.1574

Abstract

AbstrakMiliter tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan.  Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi.Kata Kunci: Keterlibatan, Militer, Politik