<![CDATA[Public service delivery in rural jurisdictions across developing countries frequently suffers from administrative delays, manual administrative workflows, and inadequate social accountability mechanisms. This community engagement initiative aimed to transform rural administrative services and local governance through the Asset-Based Community Development (ABCD) framework. Conducted over an eight-month period in an agrarian village setting, the project engaged local government personnel, youth groups, and community leaders in a five-phase process: Inculturation, Discovery, Design, Define, and Reflection. Rather than imposing external institutional software, the intervention identified and leveraged existing internal assets, including village administrative infrastructure, educated youth digital literacy, and traditional social forums. Primary interventions encompassed the co-design of a streamlined digital public service portal, the formulation of standardized operating procedures (SOPs), and the institutionalisation of a community-led service quality evaluation system. Empirical outcomes demonstrated a significant reduction in administrative processing times for essential civil documents, dropping from an average of 48.0 hours to 4.5 hours per request. Concurrently, the Citizen Satisfaction Index (Indeks Kepuasan Masyarakat or IKM) rose substantially from a baseline score of 51.5 to 90.8 points out of 100. Furthermore, staff digital competency and procedural transparency increased by 90 per cent. The findings confirm that asset-based participatory methodologies effectively bridge administrative capacity gaps, foster democratic social accountability, and establish sustainable rural governance without creating financial dependency on external state subsidies. Penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa di negara berkembang sering kali menghadapi hambatan birokrasi, pengerjaan administrasi secara manual, serta minimnya mekanisme akuntabilitas publik. Tujuan: Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mentransformasi tata kelola administrasi dan pelayanan publik desa melalui penerapan metode Asset-Based Community Development (ABCD). Metode: Pengabdian dilaksanakan selama delapan bulan melalui lima tahapan utama ABCD: Inculturation (inkulturasi), Discovery (pemetaan aset), Design (perancangan partisipatif), Define (pelaksanaan aksi), dan Reflection (refleksi dan evaluasi). Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset internal desa, meliputi infrastruktur kantor desa, literasi digital pemuda desa, serta forum kelembagaan warga. Hasil: Intervensi berhasil mengembangkan portal layanan publik digital berbasis aset, merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, dan mengaktifkan sistem evaluasi kepuasan warga. Hasil empiris menunjukkan penurunan waktu pemrosesan dokumen kependudukan dari rata-rata 48.0 jam menjadi 4.5 jam. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat secara signifikan dari 51.5 menjadi 90.8 dari skala 100, disertai peningkatan kompetensi digital aparatur sebesar 90 persen. Kesimpulan dan Implikasi: Pendekatan ABCD terbukti efektif mengatasi keterbatasan kapasitas administrasi desa, memperkuat akuntabilitas sosial, dan membangun kemandirian tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan tanpa tergantung pada subsidi luar.]]>
