Priyo Utomo, Catur
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Profesional Guru di SMAN Model Terpadu Bojonegoro Priyo Utomo, Catur; Khamidi, Amrozi; Hazin, Mufarrihul; Purwoko, Budi
Jurnal Pendidikan : Riset dan Konseptual Vol 10 No 4 (2026): Volume 10, Nomor 4, Oktober 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/riset_konseptual.v10i4.1446

Abstract

Kebijakan pengembangan profesional guru menjadi prioritas pendidikan nasional, tetapi keberadaannya belum menjamin perbaikan praktik pembelajaran di sekolah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan profesional guru di SMAN Model Terpadu Bojonegoro melalui supervisi akademik, coaching, dan lesson study, dengan kerangka implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, model Edward III, serta analisis kebijakan Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Informan berjumlah 44 orang, terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, yang dipilih melalui purposive sampling dan snowball sampling. Data dikumpulkan pada Agustus 2025 melalui wawancara mendalam semiterstruktur, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara tematik dan divalidasi dengan triangulasi serta member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh komponen kebijakan telah terprogram dan terdokumentasi, tetapi pemaknaan guru bervariasi dan sebagian guru memandangnya sebagai kewajiban administratif. Beban administrasi yang tinggi dan keterbatasan waktu refleksi menjadi kendala utama, sedangkan tindak lanjut hasil supervisi belum konsisten diterjemahkan menjadi perbaikan praktik mengajar. Komitmen pimpinan sekolah tergolong kuat, namun respons guru berbeda menurut masa kerja. Kesimpulannya, kelemahan implementasi terletak pada kualitas komunikasi, kecukupan waktu, dan mekanisme tindak lanjut, bukan pada ketersediaan program. Sekolah perlu menyederhanakan beban administrasi, menjadwalkan waktu refleksi secara terstruktur, dan memperkuat tindak lanjut supervisi melalui coaching dan komunitas belajar.