Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19 Nasution, Latipah
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1239.03 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.16466

Abstract

AbstractThe free trade system requires business players to be able to continue to survive in global competition. Through various international conventions ratified, Indonesia has implemented legal protection for Intellectual Property Rights (IPR). Creative industries are closely related to intellectual property in their products / services. The economic constraint urges every business actor to continue to innovate in order to survive. Many local products that contribute to the economy in Indonesia still do not have legal protection for their IPRs, making them vulnerable to disputes in the future. The impact of Covid-19 provides opportunities and challenges for businesses to participate in and develop their businesses in the industrial era 4.0.Keywords: IPR; Creative Industries; MSME; Covid-19. AbstrakSistem perdagangan bebas menuntut para pelaku usaha untuk dapat terus bertahan dalam persaingan global. Melalui berbagai konvensi internasional yang diratifikasi, maka Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Industri kreatif berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dalam produk/jasanya. Keterhimpitan ekonomi mendesak setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat bertahan hidup. Banyaknya produk lokal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia yang masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap HKInya, sehingga rentan akan adanya sengketa dikemudian hari. Dampak Covid-19 memberikan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha untuk ikut berperan dan mengembangkan usahanya di era industri 4.0.Kata Kunci: HKI; Industri Kreatif; UMKM; Covid-19
Potret Perempuan dalam Bingkai Ketatanegaraan Nasution, Latipah
'ADALAH Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1862.341 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v3i3.16471

Abstract

AbstractThe role of women is an absolute prerequisite for the realization of equitable development. The state will not be prosperous if the women are left behind, marginalized and oppressed. Efforts to empower women are an integral part of national development efforts. Therefore, women's empowerment is an ongoing effort to adjust to the times. The presence of various rules regarding women's representation in various aspects is a form of respect for women for the realization of a prosperous and just state.Keywords: Women, Political Participation, Rule of Law. Abstrak Peran perempuan merupakan syarat mutlak demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak akan sejahtera apabila kaum perempuannya dibiarkan tertingal, tersisish dan tertindas. Upaya pemberdayaan perempuan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan merupakan upaya yang berkelanjutan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hadirnya berbagai aturan mengenai representatif perempuan di berbagai aspek merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan demi terwujudnya negara yang sejahtera dan berkeadilan.Kata Kunci:  Perempuan, Partisipasi Politik, Negara Hukum.
Corruption as an Extra-Ordinary Crime: Elements and Eradication Efforts in Indonesia Yunus, Nur Rohim; Nasution, Latipah; Romlah, Siti; Nurhalimah, Siti
Journal of Creativity Student Vol 6, No 2 (2021): July 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jcs.v6i1.36057

Abstract

Corruption is part of the extraordinary crime. This is because corruption has threatened the country's economy, democracy, and public welfare. Prevention and prosecution of extraordinary crimes need to be carried out in an extraordinary way as well. This study uses a normative type of research, with a statutory approach and a literature approach. The results of the study state that the establishment of the Corruption Eradication Commission is a tool used by the Indonesian government in implementing law enforcement. Additional punishment is an effort to crack down on corruption crimes. In fact, handling corruption cases requires cooperation between law enforcement officials, the government and the community.
Implementasi Green Constitution Demi Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Nasution, Latipah
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.10929

Abstract

Abstract:The obligation of every human being is to keep the environment green. Healthy humans are people who value their environment. The Constitution of the Republic of Indonesia has stipulated in Article 28h paragraph (1) that "Every person has the right to live in an inner and outer prosperity, to live and get a good and healthy environment and the right to receive health services."This means that there is a legal guarantee for everyone who lives in the territory of Indonesia to get a healthy and green environment. Therefore this paper analyzes the extent of the role and contribution of various groups in the creation of the green environment.Keywords: Green Environment, Green Constitution, Healthy Environment Abstrak:Menjaga lingkungan hidup tetap hijau merupakan kewajiban dari setiap manusia. Manusia yang sehat adalah manusia yang menghargai lingkungannya. Konstitusi Republik Indonesia telah mengatur dalam pasal 28h ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Artinya ada jaminan hukum bagi setiap orang yang hidup di wilayah Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan hijau. Oleh karenanya tulisan ini mengalisis sejauh mana peran dan kontribusi berbagai kalangan dalam penciptaan lingkungan hijau tersebut.Kata Kunci: Lingkungan Hijau, Green Konstitusi, Lingkungan Sehat 
Меры по предотвращению экологических коррупционных преступлений (Measures to Prevent Environmental Corruption Crimes) Elvira, Ade Irma; Nasution, Latipah
Jurnal Cita Hukum Vol. 7 No. 3 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v7i3.13630

Abstract

AbstractThe international conference on the environment which was held in Stockholm, Sweden in 1972 to Rio de Janeiro 1992, to Rio + 10 in Johannesburg 2002, emphasized the need for coordination and integration between natural resources, human resources, and artificial resources in every national development, with a population, development approach, and the environment to the integration of social, economic and environmental aspects. The Government of Indonesia is committed to carrying out sustainable development with various efforts, one of which is the issuance of environmental permits. The environmental damage that occurs in the region, is the responsibility of local governments as a whole from the existence of the authority to issue permits granted. Corruption in the environmental sector is a barrier to the path of sustainable development. Licensing is one of the instruments to prevent natural damage as well as controlling environmental management activities. But on the other hand, licensing is a fertile ground for corrupt practices that hinder sustainable development. The purpose of this study is to provide an understanding of the importance of supervision of licensing for the creation of the concept of environmentally sustainable development. The research method used is a normative juridical research method that is descriptive analysis through doctrinal law review. It can be concluded that environmental problems and obstacles that occur in the licensing sector are often mixed with corrupt practices by the government which has the authority to give permits. This has caused delays in sustainable development and damage to the environment which has an impact on the community's economic sector.Keywords: Natural Resources (SDA), Licensing, Local Government Authority, Corruption Abstrak Konverensi internasional tentang lingkungan yang dilaksanakan di Stockholm, Swedia pada 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio + 10 di Johanesburg 2002, menekankan perlu adanya koordinasi dan integrasi antara SDA, SDM, dan sumberdaya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan berbagai upaya, salah satunya dalam penerbitan izin lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai satu kesatuan dari adanya kewenangan mengeluarkan perizinan yang diberikan. Korupsi yang terjadi di sektor lingkungan merupakan penghalang jalannya pembangunan berkelanjutan. Perizinan merupakan salah satu instrumen pencegah kerusakan alam sekaligus sebagai pengendali aktifitas pengelolaan lingkungan hidup. Namun disisi lain, perizinan menjadi ladang subur terjadinya praktik korupsi yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya pengawasan terhadap perizinan demi terciptanya konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pengkajian hukum doctrinal.Dapat disimpulkan bahwa permasalahan lingkungan hidup dan hambatan yang terjadi ada pada sektor perizinan seringkali dicampuri dengan praktik korupsi oleh pemerintah yang berwenang memberikan izin. Hal ini menimbulkan terhambatnya pembangunan berkelanjutan serta kerusakan pada lingkungan yang berdampak pada sektor perekonomi masyarakat.Kata kunci: Sumber Daya Alam (SDA), Perizinan, Kewenangan Pemerintah Daerah, Korupsi АннотацияМеждународная конференция по проблемам окружающей среды состоялась В Стокгольме, Швеция в 1972 году. По результатам этой конференции Индонезия взяла на себя обязательство осуществлять устойчивое развитие, и по сей день предпринимает различные усилия для поддержания этой договоренности. Коррупция в области охраны окружающей среды и природных ресурсов является препятствием на пути устойчивого развития. Лицензирование является одним из инструментов предотвращения разрушения природы, а также контроля за деятельностью по управлению окружающей средой. С другой стороны, лицензирование также становится благодатной почвой для коррупции. Местные органы власти в этом случае имеют право выдавать разрешения на деятельность, которая может нанести экологический ущерб в данной местности. Целью данного исследования является оценка деятельности в области лицензирования в экологической сфере и перспектив устойчивого экологического развития в Индонезии. Основным методом исследования была оценка нормативно-правовых актов в сфере экологического регулирования. На основании описательного анализа можно сделать вывод, что препятствия, возникающие на уровне отраслевого лицензирования, часто решаются методами коррупции со стороны государственных органов, что препятствует устойчивому развитию экологической сферы, наносит ущерб окружающей среде и препятствует развитию экономики.Ключевые слова: природные ресурсы (ПДД), лицензирование, Местные органы власти, коррупция
Implementasi Green Constitution Demi Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Nasution, Latipah
BULETIN ADALAH Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.10929

Abstract

Abstract:The obligation of every human being is to keep the environment green. Healthy humans are people who value their environment. The Constitution of the Republic of Indonesia has stipulated in Article 28h paragraph (1) that "Every person has the right to live in an inner and outer prosperity, to live and get a good and healthy environment and the right to receive health services."This means that there is a legal guarantee for everyone who lives in the territory of Indonesia to get a healthy and green environment. Therefore this paper analyzes the extent of the role and contribution of various groups in the creation of the green environment.Keywords: Green Environment, Green Constitution, Healthy Environment Abstrak:Menjaga lingkungan hidup tetap hijau merupakan kewajiban dari setiap manusia. Manusia yang sehat adalah manusia yang menghargai lingkungannya. Konstitusi Republik Indonesia telah mengatur dalam pasal 28h ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Artinya ada jaminan hukum bagi setiap orang yang hidup di wilayah Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan hijau. Oleh karenanya tulisan ini mengalisis sejauh mana peran dan kontribusi berbagai kalangan dalam penciptaan lingkungan hijau tersebut.Kata Kunci: Lingkungan Hijau, Green Konstitusi, Lingkungan Sehat