Arsyanda Amira
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Arsyanda Amira; Nur Laili Hasanah; Nurul Ilmi
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14403

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kegiatan perdagangan. Transaksi jual beli yang sebelumnya banyak dilakukan secara langsung kini dapat dilakukan secara online melalui berbagai marketplace, media sosial, dan platform perdagangan elektronik. Kemudahan tersebut memberikan keuntungan bagi konsumen karena dapat memilih dan membeli barang tanpa harus datang langsung ke tempat penjual. Namun, transaksi jual beli online juga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, barang rusak, keterlambatan pengiriman, hingga penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online pada dasarnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan mengenai transaksi elektronik. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa serta memperoleh ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan, pembuktian, identitas pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa.