Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Akuntabilitas Partai Politik atas Dana Bantuan yang Bersumber dari APBN dan APBD Wahid Rakhmanto
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14465

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji tanggung jawab partai politik atas dukungan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perspektif hukum tata negara. Sebagai entitas demokrasi, partai politik memiliki peran penting dalam sistem konstitusional, antara lain menyalurkan aspirasi masyarakat, menjalankan pendidikan politik, serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Namun, penerimaan dana yang bersumber dari negara menimbulkan kewajiban untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kewajiban tersebut berkaitan dengan prinsip akuntabilitas publik, supremasi hukum, dan nilai-nilai konstitusional yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum dikaji untuk memahami pengaturan mengenai bantuan keuangan partai politik, mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan, audit, serta penerapan sanksi atas pelanggaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum telah mengatur mekanisme pelaporan, pemeriksaan, dan pemberian sanksi terhadap penggunaan bantuan keuangan partai politik. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah persoalan. Persoalan tersebut mencakup transparansi pengelolaan dana yang belum memadai, efektivitas pengawasan yang terbatas, serta kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan belum cukup apabila tidak disertai pelaksanaan yang konsisten dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan sanksi secara konsisten, peningkatan keterbukaan laporan keuangan, serta reformasi tata kelola internal partai politik. Upaya tersebut penting agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara substantif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal ini turut mendukung pengelolaan dana publik secara bertanggung jawab.