Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tata Kelola Hibrida: Negosiasi Legitimasi dan Hibridisasi Kelembagaan Desa Adat di Hative Kecil Telly Muriany; Victor Sanjak Ruhunlela; Ali Roho Talaohu; Mohammad Daud Marasabessy; Fernandes Simangunsong
Journal of Government and Civil Society Vol 10 No 2 (2026): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v10i2.16391

Abstract

This study examines how state and customary authority interact in the governance of Negeri Hative Kecil, Ambon City, and how these interactions shape hybrid governance. A qualitative descriptive approach with an explanatory design was employed, using in-depth interviews, observations, and document analysis, involving 12 informants from the Negeri Government, Saniri Negeri, and customary and community groups. Data were thematically analyzed using NVivo through four main categories: State Authority, Customary Authority, Legitimacy Negotiation, and Institutional Hybridization. The findings show that state authority is grounded in legality, formal recognition, and administrative authority. In contrast, customary authority derives from genealogical legitimacy, customary norms and traditions, traditional leadership, and community recognition. These two sources of authority interact through communication, deliberation, recognition, and accommodation in local decision-making. Such processes generate institutional hybridization through functional adaptation, role transformation, and institutional integration, particularly in the roles of the Saniri Negeri and Raja Negeri. The study demonstrates that hybrid governance in Hative Kecil is not merely the coexistence of state and customary institutions but a dynamic process that links formal authority, social legitimacy, and institutional transformation within local governance. Penelitian ini menganalisis bagaimana kewenangan negara dan adat berinteraksi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Hative Kecil, Kota Ambon, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk tata kelola hibrida. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain deskriptif-eksplanatori melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan 12 informan dari unsur Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, serta tokoh adat dan masyarakat. Data dianalisis secara tematik menggunakan NVivo dengan empat kategori utama, yaitu Kewenangan Negara, Kewenangan Adat, Negosiasi Legitimasi, dan Hibridisasi Kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan negara bertumpu pada legalitas, pengakuan formal, dan kewenangan administratif, sedangkan kewenangan adat bersumber dari legitimasi genealogis, norma dan tradisi, kepemimpinan adat, serta pengakuan masyarakat. Kedua sumber kewenangan tersebut berinteraksi melalui komunikasi, deliberasi, pengakuan, dan akomodasi kewenangan dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Proses tersebut mendorong hibridisasi kelembagaan melalui adaptasi fungsi, perubahan peran, dan integrasi kelembagaan, terutama pada Saniri Negeri dan Raja Negeri. Penelitian ini menegaskan bahwa hybrid governance di Hative Kecil bukan sekadar koeksistensi antara institusi negara dan adat, melainkan proses dinamis yang menghubungkan kewenangan formal, legitimasi sosial, dan transformasi kelembagaan dalam tata kelola lokal.
Institutional Rightsizing under Fiscal Constraints: Evidence from Regional Government Reform in Indonesia Petrus Tekege; Fernandes Simangunsong; Urbanus Wihiawar; Rahayu S Mistina
Journal of Government and Civil Society Vol 10 No 2 (2026): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v10i2.16849

Abstract

Fiscal constraints and institutional changes create a dilemma for local governments: organizational structures must be adjusted to available resources without undermining essential government functions and service capacity. This study aims to analyze how fiscal and regulatory pressures are translated into organizational restructuring in Nabire Regency and to formulate an institutional rightsizing configuration that remains aligned with workload, fiscal capacity, geographic characteristics, government needs, and institutional provisions. The study employs an embedded qualitative institutional case study combined with regulatory-based organizational assessment and policy design analysis. Data were obtained through semi-structured interviews with six purposively selected informants and analysis of regulatory, fiscal, organizational, and workload-assessment documents. The analysis combines institutional contextual analysis, weighted organizational assessment, geographic difficulty factors, and comparison of assessment results with the existing organizational structure. The findings show that institutional rightsizing does not operate as a linear downsizing process. Institutional and fiscal pressures trigger reassessment, while organizational decisions are differentiated according to the characteristics of each government function. The assessment produces five organizational responses: retain, merge, integrate/expand, reassign, and restore. The third restructuring alternative reduces the number of regional agencies from 23 to 17 through functional integration while maintaining government affairs and implementation capacity. The study concludes that institutional assessment functions as a meso-level mechanism linking external pressures to organizational design, while robust governance provides the basis for maintaining governance capacity, coordination, and service continuity. Thus, rightsizing represents selective institutional adjustment rather than uniform organizational reduction. Tekanan fiskal dan perubahan kelembagaan menghadapkan pemerintah daerah pada kebutuhan menyesuaikan struktur organisasi dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi fungsi pemerintahan dan kapasitas pelayanan yang esensial. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana tekanan fiskal dan regulatif diterjemahkan ke dalam restrukturisasi organisasi di Kabupaten Nabire serta merumuskan konfigurasi institutional rightsizing yang selaras dengan beban kerja, kapasitas fiskal, karakteristik geografis, kebutuhan pemerintahan, dan ketentuan kelembagaan. Penelitian menggunakan embedded qualitative institutional case study yang dikombinasikan dengan regulatory-based organizational assessment dan policy design analysis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan yang dipilih secara purposif serta analisis dokumen regulasi, fiskal, kelembagaan, dan penilaian beban kerja. Analisis dilakukan melalui institutional contextual analysis, penilaian organisasi berbobot dengan faktor kesulitan geografis, serta perbandingan hasil penilaian dengan struktur organisasi eksisting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institutional rightsizing tidak berlangsung sebagai proses downsizing yang linear. Tekanan fiskal dan regulatif memicu penilaian ulang, sedangkan keputusan organisasi dibedakan berdasarkan karakteristik setiap fungsi pemerintahan. Penilaian menghasilkan lima bentuk respons, yaitu retain, merge, integrate/expand, reassign, dan restore. Alternatif ketiga mengurangi jumlah perangkat daerah dari 23 menjadi 17 melalui integrasi fungsi tanpa menghilangkan urusan pemerintahan dan kapasitas pelaksanaannya. Penelitian menyimpulkan bahwa institutional assessment berfungsi sebagai mekanisme meso-level yang menghubungkan tekanan eksternal dengan desain organisasi, sedangkan robust governance menjadi orientasi untuk mempertahankan kapasitas pemerintahan, koordinasi, dan kesinambungan pelayanan. Dengan demikian, rightsizing merupakan penyesuaian kelembagaan yang selektif, bukan pengurangan organisasi secara seragam.