<![CDATA[Konflik tenurial antara masyarakat adat dan otoritas negara merupakan tantangan utama dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik tenurial antara masyarakat adat Dusun Usali dengan pengelola Taman Nasional Manusela (TNM) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX Ambon. Penelitian dilaksanakan di Negeri Hatumete, Kabupaten Maluku Tengah, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Land Tenure Assessment (RaTA). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk memetakan klaim penguasaan tanah. Hasil penelitian mengungkap adanya tumpang tindih klaim lahan: masyarakat adat mendasarkan hak mereka pada penguasaan historis selama 12 generasi (±300 tahun) yang dibuktikan dengan situs pemukiman tua, tanaman produktif, dan lokasi keramat; sebaliknya, negara memegang klaim legal formal berdasarkan SK Menteri Pertanian Tahun 1972 dan SK Menteri Kehutanan Tahun 2014. Studi ini menemukan tiga tipologi konflik: (1) Konflik mencuat (emerging) antara masyarakat dan TNM terkait batas dan akses sumber daya; (2) Konflik terbuka (manifest) dengan BPKH terkait penetapan Hutan Produksi Konversi (HPK); dan (3) Konflik terpendam (latent) di internal masyarakat terkait penguasaan lahan individual. Kebaruan studi ini, yang menunjukkan bahwa klaim legal negara justru memperparah kerentanan tenurial dan memicu konflik internal komunitas adat, menegaskan perlunya resolusi konflik yang mengakomodasi hak-hak tradisional dalam kerangka pengelolaan hutan negara.]]>
