Bambang Arwanto
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS KERUGIAN WAJIB PAJAK AKIBAT KEGAGALAN CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM Christian Alexander Tjandra; Bambang Arwanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16265

Abstract

ABSTRACT The digitalization of tax administration through the Coretax Administration System is expected to improve service efficiency. However, technical disruptions since its implementation have the potential to impede taxpayers’ fulfillment of their tax obligations and cause financial or non-financial losses. This study aims to analyze the legal basis for government liability for such losses and identify the forms of legal protection available to taxpayers. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are examined through inventory, review of relevant legal provisions, and qualitative analysis of the principles of government liability and taxpayer protection. The findings indicate that the administration of the national tax system imposes an obligation on the government to maintain service reliability and uphold the principles of prudence and good service. Nevertheless, system disruptions do not automatically establish unlawful conduct; liability must be assessed by considering the breach of a legal obligation, demonstrable losses, and the causal relationship between the disruption and the losses incurred. Preventive protection should be strengthened through clear system reliability standards, disruption notifications, and procedures for adjusting tax deadlines. Repressive protection may be pursued through administrative remedies or dispute resolution mechanisms appropriate to the nature of the issue and applicable legal provisions. This study underscores the need for accountable, transparent, and legally certain digital tax governance that safeguards taxpayers’ rights. ABSTRAK Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi gangguan teknis sejak penerapannya berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan dan merugikan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertanggungjawaban hukum pemerintah atas kerugian tersebut serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh wajib pajak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikaji melalui inventarisasi, penelaahan norma yang relevan, dan analisis kualitatif terhadap prinsip pertanggungjawaban pemerintah serta perlindungan hak wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga keandalan layanan dan memenuhi asas kecermatan serta pelayanan yang baik. Namun, gangguan sistem tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum; penetapan tanggung jawab perlu mempertimbangkan pelanggaran kewajiban hukum, kerugian yang dapat dibuktikan, dan hubungan kausal antara gangguan dengan kerugian. Perlindungan preventif perlu diperkuat melalui standar keandalan sistem, pemberitahuan gangguan, dan prosedur penyesuaian tenggat yang jelas. Adapun perlindungan represif dapat ditempuh melalui mekanisme administratif maupun jalur sengketa yang sesuai dengan karakter permasalahan dan ketentuan hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola perpajakan digital yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi wajib pajak.
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERPAJAKAN ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN AKIBAT KEGAGALAN CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM DITINJAU DARI ASAS KECERMATAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Bintang Bayu Aprila Putra; Bambang Arwanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16266

Abstract

ABSTRAK The imposition of administrative sanctions for late submission of Tax Returns (SPT) raises legal concerns when the delay results from disruptions to a tax system managed by the state. The implementation of the Coretax Administration System on January 1, 2025, has raised questions regarding the fairness and legal certainty of automatically imposing fines without examining the causes of the delay. This study aims to assess whether the imposition of such sanctions is consistent with the principles of due care and legal certainty. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches, analyzing tax regulations, principles of government administration, and policies issued by the Directorate General of Taxes. The findings indicate that Article 7 paragraph (2) of the General Provisions and Tax Procedures Law does not explicitly provide an exemption for delays caused by failures of state-operated electronic systems. Meanwhile, the mechanism for reducing or waiving sanctions under Article 36 remains discretionary and does not provide sufficient certainty regarding the applicable criteria or processing deadlines. This situation potentially violates the principle of due care because the causes of the delay are not adequately examined, while also undermining taxpayers’ legal certainty. Therefore, an explicit statutory exemption should be established for verified system failures, accompanied by an obligation to examine the relevant facts before imposing fines. ABSTRACT Pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi persoalan hukum ketika keterlambatan tersebut disebabkan oleh gangguan sistem perpajakan yang dikelola negara. Penerapan Coretax Administration System sejak 1 Januari 2025 memunculkan persoalan mengenai keadilan dan kepastian pengenaan denda secara otomatis tanpa pemeriksaan penyebab keterlambatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian penerapan sanksi tersebut dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis dengan menganalisis ketentuan perpajakan, prinsip administrasi pemerintahan, serta kebijakan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum mengatur pengecualian secara eksplisit bagi keterlambatan akibat kegagalan sistem elektronik yang dikelola negara. Adapun mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan Pasal 36 masih bersifat diskresioner dan belum memberikan kepastian mengenai kriteria serta batas waktu penyelesaian. Kondisi tersebut berpotensi melanggar asas kecermatan karena penyebab keterlambatan tidak diperiksa secara memadai, sekaligus melemahkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengecualian sanksi berdasarkan kegagalan sistem yang terverifikasi serta kewajiban pemeriksaan fakta sebelum denda dikenakan.