Hubungan utang-piutang sering melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin melalui perjanjian penanggungan. Persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah penjamin dapat dimintai pertanggungjawaban, melainkan apa dasar, bentuk, dan batas pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga isu inti dalam Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Kba, yaitu dasar penetapan Tergugat II sebagai penjamin beserta luas tanggung jawabnya, dasar hukum penagihan seluruh sisa saldo, dan konsistensi antara amar tanggung renteng dengan mekanisme lelang objek tertentu. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan penalaran deduktif. Analisis dilakukan berurutan melalui identifikasi isu hukum, inventarisasi norma Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata, interpretasi ketentuan, rekonstruksi fakta hukum dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tanggal 9 Februari 2023, pengujian pertimbangan hakim, dan penarikan kesimpulan, dengan membandingkan dua tafsir atas akta dan amar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status penjamin tidak dengan sendirinya menjadikan Tergugat II debitur utama atau pihak yang terikat secara tanggung-menanggung. Luas tanggung jawab penjamin ditentukan dari isi pengikatan diri, jumlah utang yang dijamin, dan keberlakuan hak istimewa. Putusan tidak menguraikan dasar kontraktual percepatan seluruh saldo sebesar Rp315.973.000,00 maupun alasan hilangnya hak istimewa penjamin menurut Pasal 1832 dan Pasal 1833 KUHPerdata. Amar tanggung renteng yang dipadukan dengan lelang objek jaminan menimbulkan ambiguitas normatif. Tafsir yang paling dapat dipertanggungjawabkan ialah bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat II diarahkan pada objek jaminan, tetapi kesimpulan ini bersifat interpretatif dan bergantung pada pembacaan akta secara lengkap. Penelitian ini merekomendasikan perumusan akta yang tegas dan penalaran putusan yang memisahkan kewajiban debitur dari penjamin.