Percepatan penerapan sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara terintegrasi ditetapkan sebagai program prioritas nasional, namun keberhasilannya lazim diukur melalui indikator adopsi administratif alih-alih mutu pengelolaan kinerja. Penelitian ini mendiagnosis kesenjangan antara capaian administratif dan capaian substantif pada unit pembina kinerja tingkat nasional serta merumuskan penjelasan kelembagaannya. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal terpancang diterapkan pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara, 9 Agustus sampai dengan 6 September 2023. Data primer dihimpun melalui observasi partisipatif pada tiga kelompok substansi, dua kegiatan coaching clinic, satu bimbingan teknis, dan layanan kepegawaian terpadu; data sekunder bersumber dari dashboard instansi terintegrasi, dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta lima surat edaran teknis. Analisis menggunakan model interaktif yang dilengkapi analisis kesenjangan berlapis dan analisis rasio kapasitas dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasilnya memperlihatkan paradoks tajam: realisasi anggaran program prioritas mencapai 97,86% dengan keluaran regulasi 100%, tetapi hanya 8 dari 357 instansi atau 2,24% yang mencatatkan capaian sasaran kinerja pegawai di atas 100%. Corong konversi menunjukkan susut berlapis dari 629 instansi terdaftar menjadi 595 tersinkronisasi, 558 penyusun dokumen, dan 357 penyusun dokumen tahun berjalan. Kebaruannya terletak pada pergeseran lokus kajian dari instansi pengguna ke unit pembina, perumusan konstruk ilusi integrasi, serta pengembangan model diagnosis tiga lapis kesenjangan. Rekomendasinya mencakup penggantian indikator berbasis jumlah dokumen dengan indikator mutu siklus kinerja, pemulihan integritas data unit organisasi, dan pelembagaan pendampingan sebagai fungsi permanen.