This Author published in this journals
All Journal JAPB
Sefty Pangamiani
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Youth Participation in Farm Road Infrastructure Development in Tewah Pupuh Village, Benua Lima District, East Barito Regency, Central Kalimantan Sefty Pangamiani; Nurmalasyiah
JAPB Vol 9 No 2 (2026)
Publisher : p3m.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35722/japb.v9i2.1665

Abstract

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, salah satunya melalui pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani yang bertujuan memperlancar akses ke lahan dan distribusi hasil panen. Penelitian ini membedah konsep partisipasi pemuda sebagai keterlibatan aktif kelompok masyarakat usia produktif dalam pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Tewah Pupuh, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada keterlibatan pemuda sebagai peran utama dalam pembangunan desa. dengan menggunakan indikator pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan jumlah informan sebanyak lima orang,. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi pemuda pada tahap pengambilan keputusan masih rendah karena aspirasi pemuda kurang terakomodasi. Sebaliknya, pada tahap pelaksanaan, pemuda mendominasi pengerjaan fisik jalan. Pemanfaatan hasil memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan bagi pemuda, sementara tahap evaluasi masih lemah karena kurangnya fungsi kontrol sosial yang terstruktur. Secara administratif, diperlukan reformasi ruang bagi pemuda agar terlibat lebih aktif dalam proses kebijakan desa.