Assyifa Anassafitri
Direktorat Jenderal Pajak

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Reorganization of the Supervision Division as a Strategy for Enhancing Tax Revenue: A Case Study of the Jakarta Kelapa Gading Primary Tax Office Assyifa Anassafitri; Primandita Fitriandi
JEMAP Vol 9, No 2: Oktober 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jemap.v9i2.15718

Abstract

This research analyzes the implementation of organizational reorganization within the supervision function of the Directorate General of Taxes (DJP) to strengthen taxpayer oversight and enhance tax revenue performance. As a large institution, DJP continuously strives to be adaptive and responsive in addressing changes while carrying out its duties and functions. The reorganization in this study focuses on The Third Reform, which reflects the five pillars of tax reform as outlined in PMK Number 184/PMK.01/2020 and further emphasized in SE-05/PJ/2022. This study draws on a sample of employees and analyzed data from the Jakarta Kelapa Gading Tax Office and the North Jakarta Regional Office of the DJP. Data were collected through interviews with an Account Representative, a Section Head, and personnel from the Data and Tax Potential Supervision Division. The data were analyzed using a qualitative evaluation approach. The findings indicate that the reorganization of the supervision function implemented by the DJP has resulted in substantial changes and has positively affected both the quality of tax supervision and tax revenue at the Jakarta Kelapa Gading Tax Office.Abstrak: Penelitian ini menganalisis pelaksanaan reorganisasi organisasi pada fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak dan meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Sebagai institusi besar, DJP terus berupaya untuk beradaptasi dan merespons perubahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Reorganisasi yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada Reformasi Ketiga, yang mencerminkan lima pilar reformasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 dan dipertegas lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022.Penelitian ini menggunakan sampel pegawai dan menganalisis data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kelapa Gading dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan seorang Account Representative, seorang kepala seksi, serta pegawai pada bidang Pengawasan Data dan Potensi Perpajakan. Data dianalisis menggunakan pendekatan evaluasi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorganisasi fungsi pengawasan yang diterapkan oleh DJP telah menghasilkan perubahan yang substansial dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pengawasan perpajakan maupun penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading