<![CDATA[Ekskalasi transaksi FinTech Financial Technology khusus Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/P2P Lending) di Indonesia membawa dinamika kompleksitas yuridis baru, terutama terkait kegagalan pengembalian dana (default), eksploitasi data pribadi konsumen (doxxing/unauthorized access), serta lemahnya posisi tawar pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa LPBBTI baik secara internal (Internal Dispute Resolution/IDR) maupun eksternal (External Dispute Resolution/EDR) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), serta mengkaji kerangka optimalisasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan perkembangan hukum terkini hingga tahun 2026—khususnya paska diundangkannya UU No. 4 Tahun 2023 (UU PPSK), POJK No. 38 Tahun 2025 tentang Pembelaan Hukum Konsumen, POJK No. 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Transaksi Real-Time P2P Lending, serta efektivitas sanksi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)—penelitian normatif-empiris ini menemukan bahwa mekanisme IDR sering kali mengalami kebuntuan akibat ketimpangan informasi dan klausula baku yang ekstrim. Di sisi lain, LAPS SJK menghadapi tantangan aksesibilitas digital dan kepatuhan mengeksekusi putusan arbitrase oleh platform non-kooperatif. Kehadiran kewenangan baru OJK untuk melakukan gugatan pembelaan konsumen (legal standing/class action) dan integrasi sistem pelaporan real-time terbukti menjadi katalis penting dalam menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan integrasi Smart Contracts berbasis Blockchain untuk eksekusi penyelesaian sengketa otomatis, penyelarasan regulasi penagihan (debt collection), serta penguatan restrukturisasi berbasis Tiering Industry.]]>
