Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif manajemen kinerja Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen utama pendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Permasalahan fundamental dalam penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan sering kali bersumber pada sinkronisasi antara data administratif dengan dinamika kondisi faktual di lapangan. Ketidaksesuaian ini secara langsung memicu fenomena kesalahan inklusi (inclusion error) dan kesalahan eksklusi (exclusion error), yang bermuara pada tidak tepat sasarannya distribusi bantuan. Menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, studi ini mengedepankan analisis data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola DTSEN di Dinas Sosial Kota Kotamobagu, serta triangulasi menggunakan dokumen rekapitulasi data kemiskinan daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari total 43.861 keluarga (terdiri dari 124.767 individu) yang terdata dalam sistem, masih terdapat 5.823 keluarga dalam status belum pemeringkatan dan 3.716 keluarga berstatus nonaktif. Tingginya angka kesalahan data lapangan diatasi melalui strategi pemutakhiran periodik yang diakselerasi setiap satu hingga tiga bulan sekali berdasarkan usulan dari pihak kelurahan. Dalam eksekusinya, manajemen kinerja Dinas Sosial bertindak sebagai fasilitator verifikasi berjenjang ke tingkat kementerian untuk program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (seperti PKH, BPNT, dan PBIJK). Di saat yang bersamaan, Dinas Sosial juga berperan sebagai eksekutor langsung untuk intervensi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menutup kesenjangan perlindungan sosial bagi kelompok rentan spesifik, termasuk bantuan pemakanan, sandang, dan alat bantu bagi 151 pemerlu pelayanan, serta perlindungan bagi korban bencana. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa efektivitas ketepatan sasaran bantuan sosial sangat bergantung pada sinergitas komunikasi data secara bottom-up antara kelurahan dan Dinas Sosial, serta perlunya peningkatan kapasitas verifikasi lapangan untuk mereduksi secara signifikan angka data yang belum terperingkat.