Abstrak Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, salah satunya melalui kontribusi besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis prinsip syariah. Peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang diatur melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dan fatwa DSN-MUI dalam mewujudkan kepatuhan serta perlindungan konsumen pada UMKM syariah, serta menelaah peran normatif DSN-MUI dalam menjamin keberlanjutan prinsip syariah pasca-sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur akademik terkait hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI berperan sebagai dasar normatif bagi BPJPH dalam melaksanakan pengawasan pasca-sertifikasi halal untuk memastikan penerapan prinsip syariah secara konsisten. Pelaksanaan pengawasan oleh BPJPH, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, memperkuat fungsi fatwa DSN-MUI dalam menjaga integritas produk halal. Dengan demikian, sinergi antara DSN-MUI dan BPJPH menjadi kunci keberlanjutan prinsip syariah dalam sistem jaminan produk halal nasional. Kata Kunci: fatwa DSN-MUI, BPJPH, prinsip syariah, sertifikasi halal, perlindungan konsumen. Abstract The development of the Islamic economy in Indonesia has shown significant progress over the past decade, particularly through the growing contribution of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) based on sharia principles. This growth must be supported by legal certainty and compliance with sharia principles as regulated through the fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This study aims to analyze the legal role and fatwas of DSN-MUI in ensuring compliance and consumer protection among sharia-based MSMEs, as well as to examine DSN-MUI’s normative role in maintaining the continuity of sharia principles after halal certification, which is implemented by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH). The research method employed is normative juridical with a descriptive qualitative approach, based on the analysis of laws, fatwas, and academic literature related to Islamic economic law. The results indicate that DSN-MUI’s fatwas serve as a normative foundation for BPJPH in conducting post-certification supervision to ensure consistent application of sharia principles. The supervision mechanism carried out by BPJPH, as stipulated in Government Regulation No. 42 of 2024, reinforces the role of DSN-MUI fatwas in safeguarding the integrity of halal products. Therefore, the synergy between DSN-MUI and BPJPH is essential in ensuring the sustainability of sharia principles within Indonesia’s halal product assurance system. Keywords: DSN-MUI fatwa, BPJPH, sharia principles, halal certification, consumer protection.