<![CDATA[Pembuktian tindak pidana korupsi yang berfokus pada kerugian negara berisiko mengabaikan unsur kesalahan individual dan melemahkan perlindungan hak tersangka. Penelitian ini bertujuan mengkaji pembuktian unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi serta perlindungan hukum ketika unsur tersebut tidak terbukti secara memadai. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, serta konstruksi hukum. Kajian mencakup tiga putusan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan perbandingan dengan Malaysia, China, serta Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara yang dikaji masih menitikberatkan unsur objektif, sedangkan hubungan antara bukti dan kesalahan individual memerlukan penjelasan terukur. Kerugian negara, pelanggaran prosedur, jabatan, dan keuntungan pihak lain tidak secara otomatis membuktikan mens rea. Pembahasan menegaskan perlunya membedakan kesengajaan, kealpaan, kesalahan administratif, dan risiko bisnis berdasarkan rumusan delik serta keterlibatan individual. Perlindungan hukum mencakup bantuan hukum, hak menguji bukti, pembelaan efektif, pengawasan yudisial, dan pemulihan sesuai ketentuan hukum acara. Penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korupsi memerlukan pembuktian kesalahan yang relevan dan rasional. Penguatan penyidikan, penuntutan, serta pertimbangan hakim berbasis unsur diperlukan untuk menjaga efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan hak asasi manusia.]]>
