<![CDATA[Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum“. Hukum adalah peraturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat, dan jika dilanggar harus mengganti kerugian atau mendapat pidana. Peraturan-peraturan tersebut untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana adalah salah satu hukum yang diterapkan di Indonesia, dimana terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaharuan sistem hukum pidana nasional di Indonesia harus konsisten, khususnya dalam konsep keseimbangan hak asasi manusia, kepentingan masyarakat, dan stabilitas negara. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library research) dan menggunakan pendekatan kualitatif, yang berdasarkan pada data-data kepustakaan seperti referensi jurnal, atau analisis dokumen. Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi dokumen. Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sehingga Pancasila juga dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup, cita-cita hukum, serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila harus tetap diarahkan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berkedaulatan.]]>
