Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)
Amril Hans
Universitas Hasanuddin, Indonesia
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Proses Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Pasar Butung Kota Makassar Riska Riska; Amril Hans
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 2 (2026): Oktober 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i2.1112

Abstract

Pasar Butung adalah pusat grosir terbesar di Kota Makassar yang dikelola melalui kerja sama PD Pasar Makassar Raya, KSU Bina Duta, dan pedagang. Namun, jumlah pedagang aktif menurun dari 1.058 (2019) menjadi 778 (2023), penerimaan jasa harian turun dari Rp. 1,03 miliar (2021) menjadi Rp. 960,8 juta (2022), dan pengelolaan diwarnai keluhan fasilitas serta perbedaan penafsiran kewenangan pengelolaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan Pasar Butung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan sembilan informan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik pattern matching berdasarkan kerangka Ansell dan Gash (2008). Hasil menunjukkan bahwa kolaborasi bermula dari kapasitas bangunan yang tidak memadai bagi jumlah pedagang dan tujuan menjadikan Makassar kota metropolitan. Dari lima indikator proses kolaboratif, tiga indikator (membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan hasil antara) berjalan baik, sedangkan dialog tatap muka dan komitmen dalam proses belum optimal akibat dominasi KSU Bina Duta dalam forum, tidak dilibatkannya pedagang dalam pembahasan, pemeliharaan fasilitas yang belum memadai, dan ketidaktertiban pembayaran. Kepercayaan yang dilandasi surat perjanjian kerja sama (SPK), pemahaman peran, dan hasil antara yang nyata menjadi faktor pendukung, sedangkan komunikasi yang tidak setara, lemahnya komitmen, dan sengketa kewenangan menjadi penghambat. Penelitian ini merekomendasikan forum koordinasi yang setara dan melibatkan pedagang, serta kejelasan kerangka hukum pengelolaan.
Co-Authors Riska Riska