Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis peran etika politik Melayu dalam menjalankan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Penelitian di latarbelakangi adanya berbagai permasalahan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah, seperti tidak meratanya pembangunan, perbedaan kepentingan kebijakan, serta kurang optimalnya koordinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelusuran literatur dari jurnal ilmiah nasional dan literatur akademik lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sumber menggunakan platform akademik, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika politik Melayu, seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan kebijaksanaan, memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam pengambilan kebijakan, distribusi sumber daya, serta pelaksanaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan, seperti dominasi praktik politik yang pragmatis serta belum optimalnya internalisasi nilai budaya dalam birokrasi pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi etika politik Melayu dalam tata kelola pemerintahan dapat menjadi alternatif pendekatan dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.