Pengentasan kemiskinan berkelanjutan membutuhkan intervensi yang tepat sasaran, akuntabel, dan terukur dampaknya. Artikel ini menganalisis urgensi penguatan lembaga zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini menggunakan telaah literatur naratif dan analisis data sekunder dari laporan pengelolaan zakat nasional, statistik kemiskinan, serta studi akademik tentang zakat produktif, tata kelola, digitalisasi, dan pengukuran dampak. Hasil kajian menunjukkan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) meningkat selama 2020–2024. Pada 2024, penghimpunan mencapai Rp40,509 triliun dan penyaluran Rp39,508 triliun. Namun, capaian tersebut baru sekitar 17,3% dari estimasi potensi zakat nasional sebesar Rp233,8 triliun berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat 2019. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penguatan zakat tidak cukup diarahkan pada peningkatan penghimpunan, tetapi juga perlu mencakup tata kelola, integrasi data, profesionalisasi amil, kualitas program, dan pengukuran dampak. Kontribusi utama artikel ini adalah perumusan kerangka empat pilar penguatan lembaga zakat: tata kelola dan akuntabilitas, transformasi digital dan integrasi data, pemberdayaan berbasis pendekatan graduasi, serta kolaborasi ekosistem. Kerangka ini dapat membantu BAZNAS, LAZ, dan pemangku kepentingan terkait memperkuat peran zakat sebagai perlindungan sosial komplementer yang mendorong kemandirian mustahik