Erlita Dwi Arianti
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional Erlita Dwi Arianti
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memperlihatkan perubahan penting dalam cara negara memandang hukum adat. Di satu sisi, asas legalitas menuntut rumusan tindak pidana yang jelas dan dapat diperkirakan sebelumnya. Di sisi lain, tidak semua norma yang benar-benar dijalankan oleh masyarakat adat lahir dari peraturan tertulis. Tulisan ini membahas hubungan keduanya, kedudukan pluralisme hukum, serta jaminan kepastian hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan tiga buku karya Zainudin Hasan sebagai rujukan akademik utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan hukum pidana adat tidak menghapus asas legalitas, tetapi menuntut cara baru untuk menguji keberadaan norma, batas wilayah, unsur perbuatan, dan kewajaran sanksinya. Peraturan daerah dapat memperkuat kepastian hukum, namun berisiko membekukan adat yang pada dasarnya berkembang bersama masyarakat. Karena itu, pengakuan hukum adat perlu dibangun melalui penelitian langsung, partisipasi masyarakat hukum adat, pengawasan hak asasi manusia, serta koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum.