Suci Ramadhani
Program Studi Hukum, Universitas Bangka Belitung

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice Antara Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nabila Sahan; Amanda Putri Febri Lestari; Dwi Fadillah; Andhara Fenza; Keisya Aura Cantika; Suci Ramadhani; Amos Sihombing; Vannisa Ramadhini; Yahya Ayasy; Ari Muhammad
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2026): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme yang diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana nasional. Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana ketentuan dalam KUHAP baru diterapkan bersama Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang selama ini menjadi pedoman bagi jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan keadilan restoratif dalam kedua peraturan dan merumuskan kebutuhan harmonisasi untuk menjamin kepastian hukum pada tahap penuntutan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis serta perbandingan norma. Kajian ini memperlihatkan bahwa kedua peraturan memiliki orientasi pemulihan yang sejalan, tetapi berbeda dalam kriteria perkara, bentuk dan tenggat pemenuhan kesepakatan, prosedur penghentian penuntutan, serta mekanisme penetapan pengadilan. Perbedaan tersebut tidak otomatis membuktikan pertentangan seluruh norma Perja 15/2020, tetapi menimbulkan kebutuhan untuk memilah ketentuan yang masih dapat diterapkan dan ketentuan yang harus disesuaikan dengan KUHAP baru. Harmonisasi perlu diarahkan pada pembaruan aturan teknis, kejelasan urutan persetujuan internal dan penetapan pengadilan, serta pedoman perkara transisi. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum membutuhkan keselarasan norma sekaligus prosedur operasional yang konsisten.