<![CDATA[Perkembangan informasi, teknologi saat ini mendorong prilaku usaha berkembang menggunakan transaksi elektronik, pelaku Usaha Menengah, Kecil, Mikro (UMKM) memanfaatkan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran dan transaksi, hal tersebut mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Namun, Transaksi elektronik meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi serta dapat menimbulkan permasalahan dalam pembuktian elektronik ketika terjadi permasalahan hukum. Meskipun saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam implementasinya masih menemui sejumlah hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi dan pembuktian elektronik dalam transaksi e-commerce dari perspektif pelaku UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP, UU ITE telah memberikan dasar hukum terkait perlindungan data pribadi serta pembuktian elektrionik. Namun, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital UMKM, minimnya standar keamanan data, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Diperlukan pedoman teknis, harmonisasi antar UU, serta penguatan pengawasan, dalam pengelolaan data pribadi guna mewujudkan Perlindungan serta kepastian hukum dalam ekosistem e-commerce di Indonesia.]]>
