<![CDATA[Persetujuan lingkungan merupakan instrumen hukum yang berfungsi mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pengawasan terhadap kegiatan usaha. Namun, pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan, jenis sanksi administratif yang diterapkan, serta kendala dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran persetujuan lingkungan di Kota Payakumbuh. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi administratif telah dilakukan melalui tahapan pengawasan, pemeriksaan, pelaporan, hingga penetapan sanksi. Sanksi yang diterapkan didominasi oleh teguran tertulis, pembinaan, kewajiban penyusunan dokumen lingkungan, dan paksaan pemerintah. Pendekatan pembinaan dinilai mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, namun efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, serta perubahan regulasi yang membatasi penerapan sanksi terhadap pelaku usaha tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan mekanisme pengawasan, dan penegakan sanksi yang lebih konsisten guna mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif.]]>
