<![CDATA[Perkembangan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai infrastruktur strategis dalam pengelolaan data publik. Namun, terjadinya gangguan dan kebocoran data pada PDN menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya hak atas privasi, rasa aman, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional Pemerintah Pusat atas keamanan Pusat Data Nasional serta perlindungan hukum bagi warga negara atas kebocoran data yang dikelola oleh PDN. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konstitusional, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan data pribadi melalui penyediaan regulasi yang memadai, pengawasan yang efektif, penerapan prinsip kehati-hatian (due diligence), serta penyediaan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan. Gangguan dan kebocoran data pada PDN dapat menjadi indikator adanya kelalaian negara apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Perlindungan hukum bagi warga negara dapat ditempuh melalui mekanisme administratif, perdata, pidana, dan pengawasan yudisial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga, peningkatan sistem keamanan siber, serta pembentukan mekanisme pemulihan yang efektif guna menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara di era pemerintahan digital.]]>
