<![CDATA[Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan manfaat harta bagi kepentingan umum. Dalam praktiknya, sengketa wakaf sering muncul akibat tidak adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau adanya perbedaan penafsiran mengenai kehendak wakif yang sebelumnya dinyatakan dalam bentuk wa’ad (janji). Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait kekuatan pembuktian wa’ad dan kedudukan AIW dalam menentukan keabsahan suatu wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf dalam sistem hukum wakaf di Indonesia serta mengkaji implikasi ratio decidendi hakim terhadap keberlakuan wa’ad dalam sengketa wakaf. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Ikrar Wakaf memiliki kedudukan sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum terhadap status harta wakaf, sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi nazhir dan masyarakat penerima manfaat wakaf. Selain itu, ratio decidendi hakim menunjukkan bahwa wa’ad tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Akta Ikrar Wakaf, namun dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum apabila didukung oleh fakta-fakta yang menunjukkan realisasi kehendak wakif dan pemanfaatan objek wakaf secara nyata. Oleh karena itu, hubungan antara wa’ad dan Akta Ikrar Wakaf bersifat komplementer dalam proses pembuktian wakaf, di mana AIW memberikan kepastian hukum formal sedangkan wa’ad berfungsi sebagai indikator kehendak wakif dalam pembentukan hubungan hukum wakaf.]]>
