<![CDATA[Prostitusi sering dinilai melalui regulasi, penertiban, atau efektivitas program, padahal persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana prostitusi dibentuk sebagai masalah publik yang dapat diketahui dan diintervensi pemerintah. Penelitian ini menganalisis genealogi kebijakan penanganan prostitusi di Kota Kupang dengan menelusuri perubahan problematisasi, diskursus, produksi pengetahuan, relasi kuasa, governmentality, dan teknologi pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif genealogis melalui analisis dokumen dan arsip kebijakan, wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi kontekstual, kritik sumber, serta perbandingan antarkurun waktu. Informan dipilih secara purposive dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, aktor kesehatan atau sosial, dan akademisi atau aktivis perempuan. Temuan menunjukkan tiga transformasi utama. Pertama, periode 1999–2017 menginstitusionalisasikan prostitusi sebagai objek yang dapat dikelola melalui konsentrasi ruang, pendataan, dan penertiban. Kedua, penutupan Karang Dempel pada 2018–2019 menggeser orientasi dari pengaturan ruang menuju penghapusan lokalisasi, disertai pemulangan, bantuan, dan pembinaan. Ketiga, sejak 2019 praktik prostitusi semakin tersebar dan sebagian dimediasi teknologi digital, sehingga pemerintah menghadapi objek yang lebih sulit terlihat dan memerlukan informasi, koordinasi, pengawasan, serta kapasitas siber yang lebih luas. Penelitian menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan bukan pergantian rezim secara linear, melainkan sedimentasi rasionalitas lama dan baru dalam konfigurasi genealogis yang bersifat rekursif.]]>
