Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Ahmad Haris Muizzuddin
Darul Amal Islamic Religious Institute Lampung, Indonesia
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Legal Status and Implications of Prenuptial Agreements Under Hand in the Indonesian Legal System Ahmad Haris Muizzuddin; Marwiyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4223

Abstract

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memungkinkan calon suami dan istri mengatur hubungan hukum, khususnya mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Persoalan muncul ketika perjanjian tersebut dibuat secara bawah tangan tanpa dituangkan dalam akta notaris dan/atau tidak dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum, implikasi terhadap para pihak, serta perlindungan hukum atas perjanjian pranikah bawah tangan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi sistematis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bawah tangan tidak serta-merta kehilangan keabsahannya apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif perjanjian, tetapi kedudukan tersebut berbeda dari daya berlaku formal perjanjian perkawinan menurut rezim hukum perkawinan. Persoalan paling signifikan terletak pada pembuktian dan daya ikat terhadap pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tetapi kebutuhan pencatatan dan publisitas tetap penting untuk memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi mengenai bentuk, pencatatan, dan akibat hukum perjanjian perkawinan bawah tangan
Co-Authors Marwiyah