<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi Lex Specialis dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana perusakan hutan di Indonesia, ditinjau dari perspektif Cost-Benefit Analysis serta implikasinya terhadap penggunaan diskresi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas, penelitian ini menemukan bahwa meskipun restorative justice telah memiliki landasan normatif yang semakin kokoh melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional), belum terdapat satu pun regulasi yang secara Lex Specialis mengatur penerapannya dalam tindak pidana perusakan hutan. Kekosongan ini menempatkan PPNS Kehutanan dalam posisi bergantung pada diskresi individual tanpa standar tertulis yang mengikat, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas penanganan perkara yang secara material serupa. Kerangka Cost-Benefit Analysis sebagaimana dikembangkan oleh Gary S Becker memberikan justifikasi ilmiah bagi penyelesaian restoratif terhadap perkara pencurian kayu berskala kecil yang secara ekonomi tidak efisien diproses melalui jalur pidana formal, namun pendekatan ini harus dibatasi secara konseptual agar tidak mereduksi nilai ekologis hutan semata-mata ke dalam ukuran moneter. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi sektoral yang memuat parameter substantif dan prosedural kumulatif sebagai standar diskresi PPNS berbasis prinsip green restorative justice.]]>
