<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran transaksi dari konvensional ke platform digital, yang diiringi dengan peningkatan risiko kejahatan siber seperti penipuan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan transaksi elektronik dengan modus lelang fiktif serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE dan KUHAP, dengan fokus studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyebarkan informasi bohong tentang penawaran lelang mobil KPKNL melalui WhatsApp dengan profil palsu serta manipulasi dokumen STNK dan BPKB telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Kekuatan hukum pembuktian alat bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan WhatsApp, log transaksi, dan handphone diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE guna membentuk keyakinan hakim. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi kendala teknis pelacakan jejak digital serta maraknya praktik jual beli rekening penampung oleh pihak ketiga yang digunakan pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan. Perlunya penguatan regulasi, prosedur chain of custody bukti digital yang ketat, dan koordinasi antarlembaga siber untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen.]]>
