<![CDATA[Penelitian ini menganalisis konstruksi yurisdiksi peradilan koneksitas terhadap tindak pidana umum yang dilakukan prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan korban warga sipil serta merumuskan model rekonstruksinya melalui perbandingan hukum. Permasalahan utama terletak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang masih bertumpu pada yurisdiksi personal dan menggunakan frasa titik berat kerugian tanpa indikator objektif, sehingga menimbulkan ketidakpastian forum dan berpotensi mengabaikan kepentingan korban. Penelitian menggunakan metode perbandingan hukum dengan pendekatan fungsional sebagai metode utama, didukung pendekatan law in context dan historis terbatas. Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mempertahankan court-martial melalui Uniform Code of Military Justice disertai penguatan hak korban dan independensi penuntutan, serta Jerman yang pada masa damai menempatkan pertanggungjawaban pidana prajurit pada peradilan umum dan memisahkannya dari mekanisme disiplin militer. Hasil penelitian menunjukkan perlunya model campuran yang menjadikan jenis tindak pidana dan status korban sebagai dasar penentuan forum. Peradilan umum harus menjadi forum utama bagi tindak pidana umum oleh prajurit terhadap warga sipil, sedangkan yurisdiksi militer dibatasi pada tindak pidana militer murni atau perkara yang berkaitan langsung dengan tugas operasi militer yang sah. Rekonstruksi juga harus menjamin penentuan forum yang independen, perlindungan korban, transparansi proses, serta pemisahan pertanggungjawaban pidana dari sanksi disipliner dan administratif militer guna memperkuat akuntabilitas hukum dan kepercayaan publik.]]>
