Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Wahyu Adi Mudiparwanto
Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Tingkat Pusat dan Daerah Wahyu Adi Mudiparwanto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4284

Abstract

Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan produktivitas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 2004). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pengaturan serta keabsahan dan implementasi perjanjian kerja sama pada BLU tingkat pusat dan BLUD tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan keadaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan kerja sama. Secara yuridis, keabsahan perjanjian kerja sama (PKS) yang dilakukan BLU/BLUD tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Undang-undang serta memiliki kejelasan kewenangan administratif agar tidak cacat hukum. Namun, dalam implementasinya, ditemukan kendala harmonisasi regulasi, terutama larangan penggunaan barang milik daerah dalam kerja sama operasional BLUD yang sulit dihindari di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan internal guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan aset publik.
Co-Authors