<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi manfaat dan beban dalam kebijakan pembebasan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Makassar dengan menggunakan perspektif populisme lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara semiterstruktur, analisis dokumen, dan observasi lapangan yang melibatkan aktor pemerintah daerah, pelaksana kebijakan, anggota DPRD, serta masyarakat penerima dan pembayar retribusi. Analisis dilakukan melalui pengorganisasian tema yang berfokus pada distribusi manfaat dan beban, responsivitas kebijakan, kepentingan politik, serta konstruksi populisme lokal. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan retribusi merupakan kebijakan distributif yang terbentuk melalui proses politik dari janji elektoral, penetapan agenda pemerintah, pelembagaan kebijakan, hingga penentuan kelompok penerima manfaat. Pembebasan retribusi memberikan manfaat ekonomi kepada rumah tangga sasaran, terutama kelompok dengan kapasitas ekonomi terbatas, tetapi secara bersamaan mengalihkan sebagian beban pembiayaan dan operasional pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah dan pekerja kebersihan. Dimensi populisme lokal terlihat melalui konstruksi kelompok penerima manfaat, pemenuhan komitmen elektoral, dan representasi pemerintah sebagai aktor yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemilahan sampah dari sumber menjadi mekanisme timbal balik yang dapat mengurangi volume sampah residu, kebutuhan pengangkutan, biaya operasional, dan beban kerja petugas. Kebijakan tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak hanya bergantung pada pemberian manfaat ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan fiskal, kualitas pelayanan, efektivitas operasional, dan partisipasi masyarakat.]]>
