Ubi Banggai (Dioscorea sp.) merupakan pangan endemik yang berfungsi sebagai pangan pokok lokal, memiliki nilai penting bagi ketahanan pangan, serta menjadi sumber daya genetik (plasma nutfah) yang melekat pada identitas budaya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Keberlanjutannya Ubi Banggai menghadapi ancaman hilangnya keanekaragaman genetik akibat peralihan sebagian petani ke komoditas lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan cepat. Kondisi tersebut diperkuat oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem dan mekanisme pelindungan serta pelestarian Ubi Banggai. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan berdasarkan tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum, serta didukung hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan Ubi Banggai belum didukung sepenuhnya dari aspek substansi, struktur, dan pendanaan, sehingga pelaksanaannya masih belum merata dan masing-masing pihak masih berjalan sendiri-sendiri. Mekanisme pelindungan dan pelestarian meliputi delapan tahapan fungsional, mulai dari inventarisasi hingga pengawasan, tetapi belum berjalan berkelanjutan, khususnya konservasi ex situ dan pengajuan Indikasi Geografis. Penelitian ini menawarkan model integrasi tiga fase, yaitu perencanaan, pelaksanaan terpadu, dan pengawasan partisipatif untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mewujudkan pelindungan dan pelestarian Ubi Banggai secara berkelanjutan.