Muhammad Hafidhul Anwar Hafid
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Pelayanan Publik Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo Pada Program Pengantaran Obat Bagi Pasien Prioritas Muhammad Hafidhul Anwar Hafid; Susi Ratnawati Ratnawati; Fierda Nurany Nurany
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4351

Abstract

Antrean panjang di loket farmasi puskesmas menjadi hambatan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan balita. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Pengantaran Obat Pasien Prioritas di Puskesmas Taman, Kabupaten Sidoarjo, menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada empat kategori informan (penanggung jawab program, petugas kefarmasian, kurir, dan pasien prioritas), observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman berdasarkan lima dimensi Servqual dan kerangka inovasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berkinerja baik pada dimensi bukti fisik, jaminan, keandalan, daya tanggap, dan empati, ditandai kelengkapan informasi obat, ketepatan waktu pengiriman, serta integritas dan fleksibilitas kurir di lapangan. Program ini merupakan adaptasi lokal dari konsep home pharmacy care yang berhasil dijalankan tanpa hambatan anggaran maupun sumber daya manusia melalui realokasi tugas internal. Namun demikian, program masih menghadapi kendala komunikasi dengan pasien lansia tanpa telepon genggam, serta belum memiliki instrumen evaluasi formal dan pengarsipan regulasi tertulis yang terbuka. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme komunikasi alternatif, penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi berkala, serta transparansi dokumen regulasi guna menjamin keberlanjutan program.