<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pemberian izin perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), praktik penerapannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta implikasi penggunaan analogi hukum terhadap PPPK. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data empiris diperoleh melalui angket, wawancara, dan dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur izin perceraian PPPK, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 secara normatif mengatur izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dalam praktiknya, beberapa Kantor Kementerian Agama telah memproses dan menetapkan izin perceraian PPPK dengan menggunakan ketentuan tersebut sebagai rujukan analogis. Praktik ini dapat dipahami sebagai upaya mengisi kekosongan norma melalui analogia legis dan diskresi administratif. Namun, penerapan analogi memiliki batas karena PNS dan PPPK tidak identik dalam seluruh aspek kepegawaian. Penggunaan analogi tidak dapat menjadi dasar untuk memperluas kewenangan PPK, membatasi hak, atau membebankan kewajiban dan sanksi kepada PPPK tanpa dasar hukum yang jelas. Jika terus diterapkan tanpa regulasi khusus, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas pelayanan, perluasan diskresi, dan risiko pertanggungjawaban hukum bagi PPK maupun instansi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus mengenai izin perkawinan dan perceraian PPPK untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman administrasi, dan perlindungan hak PPPK]]>
