<![CDATA[Dispensasi kawin memungkinkan perkawinan anak tetap berlangsung di Indonesia, meskipun batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mensyaratkan adanya “alasan sangat mendesak” sebagai dasar pemberian dispensasi, namun tidak merumuskan parameter faktor risiko sosial keluarga, sehingga kualifikasinya banyak bergantung pada penalaran hakim. Rumusan masalah penelitian bagaimana kualifikasi dan batas-batas normatif faktor risiko sosial keluarga sebagai bentuk alasan mendesak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019? dan bagaimana persepsi dan interpretasi praktis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Prob ketika mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan, konsep “faktor risiko sosial keluarga” merupakan norma terbuka yang tersebar dalam Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tanpa parameter yang jelas, sementara instrumen verifikasinya melalui rekomendasi profesional bersifat fakultatif dan dalam penetapan a quo, hakim mengonstruksikan faktor risiko sosial keluarga terutama melalui bingkai moral-religius dan bingkai kehormatan keluarga, diperkuat oleh restu orang tua dan kesiapan ekonomi calon suami yang minim, tanpa melibatkan rekomendasi independen dari psikolog atau pekerja sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang berorientasi pada penilaian berbasis bukti dan multidisiplin dengan praktik penalaran sosiologis-partisipatoris yang ditemukan di lapangan.]]>
