Khaerul Maksum
Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur, NTB, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Pringgasela sebagai Kekayaan Intelektual Produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur Erwin Khalek; Khaerul Maksum; M. Helmi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4405

Abstract

Motif kain tenun Pringgasela merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Sasak yang memiliki nilai budaya, ekonomi, dan identitas daerah yang tinggi. Sebagai produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur, motif kain tenun Pringgasela memiliki potensi ekonomi yang besar, namun juga rentan terhadap tindakan peniruan, reproduksi, dan pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap motif kain tenun sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela sebagai kekayaan intelektual produk UMKM di Kabupaten Lombok Timur serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap produknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif kain tenun Pringgasela dapat dilakukan melalui rezim Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta perlindungan Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun kendala yang dihadapi pelaku UMKM meliputi rendahnya pemahaman mengenai kekayaan intelektual, keterbatasan biaya dan informasi, kompleksitas prosedur pendaftaran, minimnya dokumentasi motif tradisional, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari instansi terkait. Penguatan perlindungan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan motif kain tenun Pringgasela sebagai aset budaya dan ekonomi daerah.