<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, khususnya terkait peran pendaftaran tanah, faktor penyebab sengketa, serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, tetapi keberadaan sertifikat belum sepenuhnya menghilangkan potensi sengketa apabila terdapat ketidakakuratan data fisik dan yuridis, kelemahan administrasi, ketidakjelasan riwayat hak, serta tumpang tindih regulasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme administratif, mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa dan litigasi sesuai dengan karakteristik permasalahan. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya peningkatan kualitas administrasi dan akurasi data pertanahan, harmonisasi regulasi, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak para pihak. Dengan demikian, pencegahan sengketa perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pendaftaran dan pengelolaan pertanahan di Indonesia.]]>
