<![CDATA[Perkembangan mekanisme alih daya (outsourcing) dalam praktik ketenagakerjaan menimbulkan persoalan mengenai keberlanjutan hubungan kerja dan perlindungan hak pekerja, khususnya ketika terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan kembali ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 melalui penerapan prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan perkembangan konsep TUPE dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia serta menganalisis penerapannya dalam mekanisme alih daya sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun TUPE tidak diadopsi secara eksplisit sebagai nomenklatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, substansi prinsip tersebut telah tercermin dalam perlindungan keberlanjutan hubungan kerja dan hak pekerja, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011. Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 kembali menegaskan bahwa apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja dan objek kerja masih ada, perusahaan penyedia jasa yang baru harus melanjutkan kontrak kerja sebelumnya tanpa mengurangi hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan operasional mengenai mekanisme penerapan TUPE serta penguatan pengawasan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja alih daya.]]>
