Raudhatul Natasya Annur Annur
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Cagar Alam Rimbo Panti Di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat Raudhatul Natasya Annur Annur; Rahmadani Yusran
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4515

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan yang digunakan untuk mengelola Cagar Alam Rimbo Panti di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kawasan seluas 2.635,85 hektare ini menjadi rumah bagi beragam jenis tumbuhan dan hewan serta memiliki sumber air panas alami. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah I Pasaman, Dinas Pariwisata, masyarakat setempat, dan pengunjung, serta dilengkapi dengan observasi lapangan langsung dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) yang dikombinasikan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan SaldaƱa (2014). Strategi pengelolaan kawasan mencakup wisata alam, pemanfaatan energi panas bumi, dan perlindungan sumber daya alam hayati. Namun, efektivitas program-program tersebut terhambat oleh kerusakan infrastruktur wisata, pencemaran sumber air panas, dan pembalakan liar. Empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini adalah ketidakjelasan peran operasional antarinstansi yang terlibat, keterbatasan pendanaan, jumlah petugas pengawas yang tidak memadai (hanya tujuh orang), dan rendahnya tingkat kebersihan pengunjung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan konservasi secara efektif, perlu dipercepat penandatanganan perjanjian kerja sama antara BKSDA dan pemerintah daerah, ditambah jumlah personel pengawas, serta ditingkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada pengunjung.