<![CDATA[Perkembangan teknologi digital, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), deepfake, dan distribusi konten melalui platform digital menimbulkan persoalan baru bagi pelindungan hak moral pelaku pertunjukan audiovisual. Penelitian ini menganalisis konstruksi hak moral pelaku pertunjukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Beijing Treaty on Audiovisual Performances, serta mengkaji tantangan implementasinya dalam hubungan kontraktual, pemanfaatan teknologi digital, dan penegakan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris/socio-legal dengan menempatkan hukum positif sebagai dasar analisis dan menggunakan bahan dokumenter serta literatur sebagai data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hak moral pelaku pertunjukan yang memiliki kesesuaian penting dengan prinsip Beijing Treaty, terutama hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menolak distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Persoalan utama bukan ketiadaan norma, melainkan penerapan norma tersebut dalam lingkungan digital. Deepfake memperlihatkan adanya perbedaan antara modifikasi atas rekaman pertunjukan yang sudah ada dan penciptaan pertunjukan sintetis baru dengan menggunakan wajah atau suara seorang pelaku pertunjukan. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap dasar hukum yang dapat digunakan. Selain itu, kontrak produksi audiovisual yang mengatur pengalihan atau penggunaan hak ekonomi perlu memberikan batas yang jelas agar tidak menghilangkan perlindungan hak moral. Penguatan mekanisme pengaduan, pengelolaan informasi manajemen hak, klausul persetujuan penggunaan digital replica, serta pengembangan mekanisme pengelolaan hak secara kolektif untuk sektor audiovisual perlu dipertimbangkan]]>
